13 Feb 2017

MENGATASI SUMBER SUMBER KEMISKINAN (1)


Ukuran ketimpangan yang selama ini digunakan, indeks gini, sedikit membaik secara nasional. Rilis BPS menyebutkan angka 0.39 untuk tahun 2016, sedangkan angka tahun 2015 adalah 0,41. Indikator ini sedikit menyenangkan, tetapi masih tidak menenangkan bagi banyak kalangan. Pasalnya terdapat data yang menyesakkan kalau 20% penduduk kaya menikmati lebih besar pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya ukuran ketimpangan, tingkat kemiskinan dilaporkan mengalami penurunan. Namun penurunan ini masih menghadapi kondisi yang miris, terkait dengan tingkat keparahan antar kelompok penduduk miskin. Tingkat keparahan penduduk miskin semakin meningkat. Selain itu, fenomena kemiskinan pedesaan yang ada masih menjadi karakter kemiskinan nasional. Selain itu, ketimpangan kemiskinan antar daerah tidak dapat diabaikan begitu saja, dan di atasi semata mata dengan program-program reguler. Lebih spesifik, ketimpangan spasial antar daerah sudah seyogyanya dicermati sampai tingkat desa. Justeru pada ruang (spasial) yang lebih mikro (desa) langkah langkah mengatasi kemiskinan dan ketimpangan menjadi “jalan” untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara bangsa ini.

“Pil” Anti Kemiskinan 
 Membuka awal tahun, Presiden Jokowi setidaknya memberikan arahan yang tegas dan jelas untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan itu. Pertama, memperluas akses terhadap lahan, Kedua, memperluas akses kesempatan, seperti modal/kredit, dan Ketiga, meningkatkan kapasitas individu dan rumah tangga terhadap pengetahuan dan skill/ketrampilan. Lahan, modal dan kualitas individu dan rumah tangga menjadi kata kunci sebagai input intervensi kebijakan kementerian/lembaga.

Sebagai kata kunci kebijakan, tentu saja diperlukan penjabaran yang implementatif (operasional) oleh birokrasi pemerintah. Penjabaran untuk mengatur diwujudkan dalam regulasi (peraturan), sedangkan penjabaran langsung berupa rancangan kegiatan yang tersistematika dalam program-program. Ini yang dimaksud dengan money follow program. Sistematika program-program untuk mengatasi ketimpangan, bersama sama program untuk memacu pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu mengatasi kemiskinan. 

Tentu saja kemiskinan bukanlah perkara mudah untuk diatasi ketika diterjemahkan ke dalam ranah kebijakan. Memperluas akses terhadap tanah atau lahan, misalnya, sudah menjadi isu yang lama dibicarakan, dan bahkan dirumuskan. Tetapi mengapa isu itu terus berlanjut?

8 Agt 2016

Sistim Ekonomi Kerakyatan

EKONOMI KERAKYATAN  adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apa saja yang dapat dikuasasinya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. 

Arah kebijakan pengembangan sistim ekonomi kerakyatan yang mewujudkan demokrasi ekonomi mencakup : 
  1. Roda kegiatan ekonomi rakyat digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
  2. Mewujudkan  kemerataan sosial
  3.  Nasionalisme ekonomi
  4. Koperasi menjadi soko guru ekonomi nasional
  5.  Keseimbangan antara pusat dan pelaksanaanya di daerah.     (Mubyarto, 1997)

7 Agt 2016

Wirausaha Pemula

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar membuka blokir tanda bintang pada program Wirausaha Pemula (WP).  Kemenkop UKM meminta program ini kembali dilanjutkan guna mempercepat angka pertumbuhan wirausaha di Indonesia. "Kami lagi ajukan lagi, tidak banyak tapi tetap ada. Kami lagi usahakan ke Kemenkeu supaya dibuka tanda bintang itu, karena bansos sudah tidak ada. Adanya bantuan pemerintah, takutnya disalahgunakan," ujar Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Prakoso BS dalam acara Enterpreneurs Summit 2016 di gedung Smesco Jakarta, Rabu (11/5/2016). Sampai saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air telah mencapai 1,6 persen dari target dua persen akhir tahun ini.

Sebagaimana teori sosiolog David Mc Clelland yang menyebutkan suatu bangsa akan maju dan sejahtera bila minimal 2 persen jumlah penduduknya adalah wirausaha. Untuk Indonesia jumlah ideal wirausaha 2 persen dari penduduk Indonesia berarti dibutuhkan 4,6 juta wirausaha dari 231,83 juta jiwa untuk membangun perekonomian negara.

Sejumlah negara maju telah membuktikan teori itu, misalnya saja AS maju berkat jumlah wirausaha yang mencapai 11,5-12 persen, Singapura 7 persen, Tiongkok dan Jepang sebesar 10 persen. "Setelah sensus ekonomi tahun ini kami harapkan kita bisa mencapai 2 persen untuk angka wirausaha. Mudahan-mudahan itu bisa dimanfaatkan," kata Prakoso.

Dengan itu WP dianggap sebagai salah satu solusi yang bisa dilakukan. Tahun lalu atau sebelum diberi tanda bintang, pihaknya telah menyalurkan dana WP sebesar Rp 96 miliar dari sebelumnya Rp 60 sampai Rp 70 miliar. Dana itu disebar di 34 provinsi melalui DAK. "Kami sebar ke seluruh provinsi, kami berikan plafon, biasanya melakukan seleksi dan mereka diminta untuk membuat bisnis plan. Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri, maksimal Rp 25 juta per orang," jelas dia. Meski dana bantuan sosial sudah ditiadakan, namun Kemenkop dan UKM tetap menggulirkan program kewirausahaan bertajuk WP di tahun 2016 ini. Caranya, dengan menggandeng tiga bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni Mandiri, BNI dan BRI.


Setelah mendapat KUR, para WP itu akan mendapat pendampingan dan binaan dari bank yang memberikan KUR. Selain itu, WP juga akan diberikan pelatihan dan pendidikan perkoperasian. (Kompas)>**

2 Jul 2016

Mudik dan Pembangunan Desa

Mudik bukanlah fenomena khas Indonesia. Di negara negara Asia Selatan (India, Pakistan, Banglades) dan Timur (Tiongkok), tradisi mudik  juga menampilkan gambaran yang luar biasa. Momentumnya sama : hari raya atau hari besar.

Jumlah pemudik tahun 2016 diperkirakan mencapai 20 juta jiwa. Banyak moda transportasi yang digunakan pemudik. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, moda transportasi tidak hanya moda darat dan udara tetapi juga moda laut dan bahkan moda sungai. Maka kekhasan pemudik Indonesia adalah ragamnya moda yang digunakan.

Ekonomi mudik tidak sekedar pergerakan orang, tetapi juga bergerakan barang dan uang.  Khusus uang tunai telah diprediksi oleh Bank Indonesia sekitar Rp. 160 trilyun untuk kebutuhan puasa dan tahun baru pada tahun 2016. Jumlah ini melonjak dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp. 140 trilyun.  Jika dilihat dari sebarannya, sudah pasti Jawa menempati posisi tertinggi (33%) dan terendah  ada di kalimantan (7%).

Dilacak dari asal usulnya mudik sendiri konon singkatan dari “muleh disik”  (pulang sebentar).  Jadi mudik sebenarnya adalah perjalanan kembali ke rumah/asal usul.  Juga terdapat kependekan dari  “muleh ke udik” atau pulang ke kampung/ desa.  Dalam bahasa geografi,  mudik masuk dalam ranah migrasi penduduk.  

Tradisi mudik  memberikan  dampak yang luar biasa terhadap aspek sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial, mudik memperkuat rasa solidaritas ‘sekampung’.  Secara ekonomi, mudik meningkatkan peredaran uang di daerah dan bahkan desa. Ketiga, mudik juga menjadi  insentif bagi orang sekampung untuk  bertemu dengan nilai nilai luar yang dibawa pemudik, termasuk teknologi.

Secara individual dan bahkan kolegial, mudik menjadi sarana untuk mobilitas vertikal individu maupun keluarga.  Pemudik adalah penduduk desa yang bergerak ke kota.  Umumnya migrasi memiliki motif ekonomi. Sayangnya kota tidak selalu ramah dengan penduduk desa. Tidak semua mereka yang ke kota dapat mencapai harapannya, tetapi juga banyak penduduk desa yang berhasil setelah mereka pindah ke kota.  Mereka yang berhasil menjadi bahan cerita dan mendorong penduduk, khususnya penduduk desa, pergi ke kota. Terus siklus ini bergerak.

Peluang Desa

Arus mudik adalah arus informasi dan uang.  Desa  pemudik dapat menangkap peluang ini menjadi kekuatan dalam menggerakkan pembangunan desa. Tentu saja aparat pemerintah desa, kelembagaan masyarakat desa, dan kader kader desa yang masih setia di desa membutuhkan kerja cerdas dan kreatifitas tinggi untuk memanfaatkan informasi dan dana yang masuk ke desa.**

7 Mei 2016

Masa Depan Milik Kami

















"Selamat Pagi, Bapak,..."  begitu sapa anak anak desa Yokatapa, Kec. Sugapa, Papua. Inilah masa depan Papua. Anak anak pemilik masa depan yang harus senantiasa  dirawat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran Papua.  Perubahan politik, titik temu budaya dan pergeseran ekonomi membutuhkan  manusia manusia berkualitas  untuk hidup  lebih sejahtera; dan anak anak ini adalah benih masa depan.....